Kodim 0311/Pessel menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Netralitas TNI pada Pemilu/Pemilukada di Aula Makodim 0311/Pessel. Sosialisasi itu diikuti oleh 150 prajurit dan PNS Kodim 0311/Pessel.
Dalam arahannya, Komandan Kodim 0311/Pessel, diwakili oleh Kepala Staf Kodim 0311/Pessel Mayor Inf Frandi Siboro mengatakan TNI dituntut untuk tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Salah satu aktualisasinya, TNI harus bersikap netral dalam setiap kegiatan pesta demokrasi (Pemilu).
Dikatakan, bersikap netral dalam kehidupan politik, diartikan berdiri sama jarak dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh tarikan partai politik untuk ikut memperjuangkan kepentingannya. Sementara tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis diartikan tidak terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung untuk kepentingan sesaat. Prajurit profesional harus mengedepankan kedisiplinan dan tidak berpolitik praktis, tegas Kasdim.
Dasar netralitas TNI, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 dan UUD no 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tak melibatkan diri pada politik praktis. Dengan sikap tetap netral, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan terwujud secara demokratis, aman dan terkendali.
"Bila TNI tetap bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, maka akan tercipta rasa aman di masyarakat dalam menyalurkan hak pilh dan akan terwujud pemilihan yang demokratis dan terkendali," jelasnya.
Wujud netralitas yang dimaksud, prajurit TNI tidak memihak dan memberikan dukungan pada salah satu calon saat pengamanan penyelenggaraan pemilihan, tidak menggunakan hak pilih, tidak boleh menjadi anggota KPU, ikut campur tangan dalam menentukan peserta pemilu, apalagi memobilisasi ormas dan menjadi anggota panwaslu maupun panitia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar